Home » Archives for 03/13/14
Thursday, March 13, 2014
Tahun Ini Dapodik Jadi Acuan untuk Sejumlah Program Kemdikbud
Diposkan oleh
Unknown
0
komentar
Jakarta, Kemdikbud
– Tahun ini Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menjadi acuan bagi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dalam penyaluran dana
untuk berbagai kebijakan, mulai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS),
rehab sekolah, Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan tunjangan profesi guru.
Hal ini berbeda dari tahun 2013 lalu yang baru digunakan sebagai rujukan
dalam pemberian tunjangan profesi guru.
Direktur Pembinaan Pendidik dan Tenaga
Kependidikan Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
(Kemdikbud), Sumarna Surapranata mengatakan, ada tiga unsur data dalam
Dapodik, yaitu data satuan pendidikan, data peserta didik, serta data
pendidik dan tenaga kependidikan (PTK). Ketiganya lengkap memuat seluruh
informasi yang dibutuhkan, sebagai rujukan Kemdikbud untuk menentukan
langkah selanjutnya.
“Misalnya, data tentang PTK yang digunakan untuk
proses pemberian tunjangan profesi guru. Di dalamnya lengkap memuat
biodata, nomor identitas, lama guru mengajar selama seminggu, mengajar
di kelas berapa, dan seterusnya,” ujar Pranata saat ditemui di ruang
kerjanya, Jumat (14/2).
Ia menuturkan, tahun lalu data pada Dapodik baru
diperuntukan sebagai rujukan pengelolaan tunjangan profesi guru. Namun
tahun ini, Dapodik diperluas untuk program lainnya, yaitu BOS, rehab,
dan BSM. “Sekolah yang ingin mendapatkan anggaran untuk ketiga program
itu harus mengisi lengkap data pada Dapodik. Berbeda dengan tahun lalu
yang berdasarkan pengajuan dari sekolah. Tahun ini tidak lagi. Semua
dari Dapodik,” imbuh Pranata.
Ia mengapresiasi sekolah yang sudah melengkapi
data pada Dapodik. Tidak jarang data yang dimiliki sekolah di daerah
yang jauh dari ibu kota provinsi justru lebih baik ketimbang data yang
dimiliki sekolah yang berada di kota ibu kota provinsi. “Itu artinya
apa? Mereka concern dan punya komitmen,” tambah Pranata.
Dapodik merupakan program yang digagas oleh
Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar berdasarkan instruksi Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 2 tahun 2011 tentang Kegiatan
Pengelolaan Data Pendidikan. Tahun ini, jelas Pranata, Mendikbud
menginginkan agar jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan
pendidikan menengah juga terdata dalam Dapodik. (Ratih Anbarini)
Cek Data Guru Lembar Info PTK (Lapor Tunjangan Dikdas)
Diposkan oleh
Unknown
0
komentar
Cek Data Guru Lembar Info PTK (Lapor Tunjangan Dikdas)
Apakah anda sudah sync (Sinkronisasi) semester genap ??.. Jika sudah
silahkan cek data PTK anda. dan Jika ternyata ada data anda (PTK) yg
masih kosong atau kesalahan data.. jangan panik, tunggu saja,,yang
penting data di aplikasi dapodik sudah benar dan
sudah divalidasi serta sudah sinkronisasi dengan sukses....semua akan
indah pada waktunya...
silahkan cek data PTK anda melalui Link berikut :
http://116.66.201.163:8000/index.php
http://223.27.144.195:8081/index.php
http://223.27.144.195:8082/info.php
http://223.27.144.195:8083/info.php
http://223.27.144.195:8313/info.php
http://223.27.144.195:8014/index.php
http://223.27.144.195:8282/info.php
http://223.27.144.195/info.php
(NEW) http://223.27.144.195:8084
(NEW) http://223.27.144.195:8085/index.php
(NEW) http://223.27.144.195:8086/index.php
(NEW) http://223.27.144.195:8087/
(NEW) http://223.27.144.195:8088/
(NEW) http://223.27.144.195:8089
Untuk yang lebih lengkap, silahkan ke link ini :
Lembar Cek Info PTK Terbaru | KKG RAYON 1 JARO
cara login di lembar info PTK
- Masukan NUPTK sebagai UserID
- Masukan tanggal lahir sebagai password dengan format penulisanYYYYMMDDdimana :YYYY = tahun lahir 4 digit
MM = bulan 2 digitDD = tanggal 2 digitcontoh :Tanggal lahir 10 Januari 1968
Cara menuliskannya :19680110 - Jika masih terdapat ke tidak sesuaian data di lembar info PTK dengan data riil, maka lakukan pengecekan data Anda di Aplikasi dapodik sekolah, lakukan perbaikan dan disynkron ulang
Sumber : Inpres Samata | Cek Data Guru (PTK)
Tahun depan Pelamar CPNS guru wajib bergelar Gr
Diposkan oleh
Unknown
0
komentar
Untuk
melamar CPNS baru formasi guru tidak bakal mudah. Gelar S.Pd. (sarjana
pendidikan) tidak berlaku. Pelamar CPNS guru wajib bergelar guru
profesi (Gr.).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, sarjana fakultas kependidikan yang bergelar S.Pd. itu belum bisa disebut sebagai guru profesi. Karena itu, mereka tidak boleh melamar CPNS baru formasi guru. Sistem ini sama dengan profesi dokter. Di mana, pelamar CPNS dokter umum tidak cukup bermodal sarjana kedokteran (S.Ked.), tapi harus dokter profesi (dr.).
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Mohammad Nuh mengatakan, sarjana fakultas kependidikan yang bergelar S.Pd. itu belum bisa disebut sebagai guru profesi. Karena itu, mereka tidak boleh melamar CPNS baru formasi guru. Sistem ini sama dengan profesi dokter. Di mana, pelamar CPNS dokter umum tidak cukup bermodal sarjana kedokteran (S.Ked.), tapi harus dokter profesi (dr.).
Namun, Nuh menuturkan, aturan baru melamar menjadi CPNS guru wajib bergelar Gr. itu belum diterapkan dalam seleksi CPNS tahun ini 2014. Seperti diberitakan, rencananya tes CPNS tahun ini digelar antara Juni–Juli. ’’Sekarang masih masa transisi. Masih banyak guru yang sudah mengajar, tapi belum mendapat sertifikat guru profesi,’’ katanya.
Aturan baru tentang skema melamar CPNS guru ini paling cepat diterapkan
pada seleksi CPNS tahun depan. Sebab, Kemendikbud ditargetkan
menuntaskan sertifikasi profesi guru yang sudah mengajar tahun depan.
Ketika target tadi sudah tuntas, profesi guru bisa diraih dengan sekolah
tambahan atau dikenal dengan nama program profesi guru prajabatan
(PPG).
Nuh menegaskan bahwa program PPG itu tidak hanya diikuti oleh sarjana
kependidikan. Tapi, program mencetak guru profesional ini juga boleh
diikuti oleh sarjana non-kependidikan. “Tahun lalu, MK (Mahkamah
Konstitusi) sudah memutuskan bahwa sarjana non-kependidikan boleh
menjadi guru profesional,” ujarnya. (posmetrobatam)
Gelar Gr diperoleh melalui module Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang
dijalankan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Lama PPG
akan disamakan dengan pendidikan profesi lainnya. Pihak LPTK berwenang
mengeluarkan sertifikat profesi guru di akhir masa studi. (SekolahDasar.Net)
Sumber : postmetrobatam | SekolahDasar.Net
JUKNIS PENDATAAN DAPODIKDAS 2013
Diposkan oleh
Unknown
0
komentar
A. Tujuan
Tujuan pendataan tingkat sekolah adalah untuk memperoleh data secara langsung yang cepat, akurat,valid, lengkap, dapat dipertanggungjawabkan dan termutakhir. Data dari sekolah akan digunakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk perencanaan dan evaluasi program pendidikan. Download Juknis Pendataan
B. Kegunaan
Data yang diperoleh dari sekolah akan digunakan untuk dasar perencanaan, evaluasi dan kebijakan nasional serta dasar bagi pemerintah pusat dan daerah untuk pemberian bantuan kepada sekolah yang antara lain mencakup program:
1. Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari sumber APBN
2. Bantuan Operasional Sekolah dari sumber APBD (BOSDA/BOSP)
3. Rehabilitasi ruang belajar (ruang kelas, perpustakaan, laboratorium, dls)
4. Dana Alokasi Khusus (DAK)
5. Ruang Kelas Baru
6. Subsidi bagi siswa kurang mampu secara ekonomi
7. Bantuan Buku Sumber/Penunjang
8. Subsidi/tunjangan bagi guru (Tunjangan Profesi/Tunjangan Fungsional/Tunj.Khusus)
9. Dan lain sebagainya
C. Jenis Data
Ada 3 (tiga) kelompok utama jenis data yang dikumpulkan dari sekolah, yaitu:
1. Data Sekolah (F-SEK)
2. Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan (F-PTK)
3. Data Peserta Didik (F-PD)
Instrumen dari setiap kelompok data tersebut telah menjadi lampiran dari Peraturan Penteri Pendidikan dan Kebudayaan No 51 Tahun 2011 Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana BOS dan Laporan Keuangan BOS Tahun 2013. Didalam Juknis BOS 2013, ketiga instrumen tersebut diberi kode BOS-01A, BOS-01B dan BOS-01C. Untuk
penggandaan instrumen pendataan, setiap sekolah diharuskan menggunakan diharuskan instrumen yang ada dalam DVD yang akan dikirim oleh Ditjen Dikdas ke sekolah atau mengunduh (download) file terkini dari dari situs: www.infopendataan.dikdas Perlu kami informasikan bahwa terdapat sedikit penyempurnaan instrumen yang ada di DVD/situs tersebut dibandingkan dengan yang tercantum dalam lampiran Juknis BOS.
D. Konsekuensi Bagi Sekolah
Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kelengkapan data yang akan dikiirm oleh sekolah akan menjadi dasar pemberian jenis dan besar bantuan dari pemerintah dan pemerintah daerah kepada masing-masing sekolah. Oleh karena itu, sekolah yang tidak memberikan data tidak akan dapat dialokasikan segala jenis bantuan kepada sekolah yang bersangkutan. Demikian juga, data yang tidak akurat, akan mengakibatkan ketidaktepatan jenis dan besar bantuan yang diberikan. Sekolah diharuskan memberikan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan, karena data tersebut akan dijadikan dasar untuk evaluasi dan audit kepada sekolah.
E. Persiapan Pendataan
Berikut adalah beberapa langkah yang akan dilakukan dalam rangka mempersiapkan proses pendataan:
1. Ditjen Didkdas mengirim surat yang berisikan Petunjuk Teknis Pendataan, DVD dan nomor register kepada seluruh sekolah. Nomor register ini bersifat unik untuk setiap sekolah (berbeda antar sekolah). Oleh karena itu, nomor register ini agar digunakan hanya oleh petugas pendataan di sekolah masing-masing dan disimpan.
2. Setelah sekolah menerima surat tersebut, sekolah diharapkan menginstall software tersebut di komputer sekolah dan belajar secara mandiri (atau meminta bantuan kepada pihak lain).
3. Ditjen Dikdas akan melatih Tim Data Kabupaten/Kota untuk dapat menguasai penggunaan software sistem pendataan dengan tujuan agar dapat menjadi narasumber di kabupaten/kota masing-masing apabila ada pertanyaan/kesulitan dari sekolah. Direkomendasikan agar Pemda Kabupaten/Kota melatih sekolah dengan dana dari sumber APBD. Akan tetapi, apabila tidak dapat dilakukan pelatihan akibat tidak adanya dana di kabupaten/kota, proses pendataan dari sekolah tetap berjalan, tidak harus menunggu adanya pelatihan dari kabupaten/kota.
4. Pemda Kabupaten/Kota dilarang melaksanakan pelatihan kepada sekolah dengan biaya yang dibebankan kepada sekolah (misalnya dari dana BOS).
5. Ditjen Dikdas akan membuka akses pendampingan kepada Dinas Kabupaten/Kota, selanjutnya Dinas Kabupaten/Kota melakukan pendampingan kepada sekolah apabila mengalami kesulitan.
F. Mekanisme Pengisian Data kedalam Sofware Pendataan
Langkah-langkah mekanisme pengisian data sekolah, adalah sebagai berikut:
1. Sekolah menggandakan/mengcopy formulir sesuai dengan kebutuhan. Misalnya untuk formulir F-PD digandakan sebanyak jumlah siswa, demikian juga F-PTK.
2. Sekolah membagi formulir kepada individu yang bersangkutan untuk diisi secara manual
selanjutnya dikumpulkan oleh sekolah.
3. Sekolah memasukkan data kedalam sistem database (Applikasi Dapodikdas 2013)
yang telah disiapkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar, Kemdikbud.
4. Pengisian data dilakukan di sekolah (di komputer milik sekolah) oleh petugas yang ditunjuk oleh kepala sekolah.
5. Apabila dalam keadaan tertentu, pengisian data tidak dapat dilakukan oleh sekolah karena tidak ada komputer/listrik atau tidak ada tenaga yang mampu, sekolah dapat melakukan ditempat lain dengan mempertimbangkan efisiensi biaya dan keamanan kerahasiaan data. Jika memungkinkan, disarankan dilakukan di sekolah lain terdekat yang memiliki fasilitas komputer dan tenaga yang terampil atau di Kantor Dinas Pendidikan Kecamatan/Kabupaten.
6. Sekolah harus benar-benar menjaga kerahasiaan data.
7. Formulir yang telah diisi secara manual oleh siswa/guru/sekolah harus disimpan di sekolah masing-masing untuk keperluan monitoring dan audit.
8. Setelah data selesai dimasukkan oleh sekolah kedalam sistem database, sekolah mengirim data tersebut secara on-line ke server di pusat dengan cara sesuai petunjuk yang ada dalam DVD.
9. Setelah data terkirim ke server secara on-line sekolah melakukan verifikasi data ke kab/kota dengan membawa bukti fisik berupa: daftar absensi siswa (softcopy data hasil entry, absensi kelas, dan dokumen PTK (Ijasah, KTP, NUPTK dan SK Pengangkatan).
G. Pembiayaan
Pada prinsipnya, proses pendataan sekolah adalah tanggung-jawab sekolah masing- masing. Data yang dikirim oleh sekolah adalah untuk kepentingan sekolah. Sekolah yang telah memiliki fasilitas komputer dan perlengkapan lainnya (modem/internet dls), pendataan harus menggunakan fasilitas yang ada. Dalam hal biaya yang diperlukan untuk proses pendataan pada prinsipnya dapat mencakup komponen sebagai berikut:
1. Biaya penggandaan formulir
2. Biaya penyewaan komputer/internet
3. Biaya jasa pemasukan data
Komponen pembiayaan tersebut dapat diambil dari dana BOS, dengan ketentuan sebagai berikut:
1. Sekolah yang telah memiliki komputer dan telah berlangganan internet secara reguler di sekolah, tidak diperkenankan ada pengeluaran khusus penyewaan komputer/internet untuk proses pendataan. Biaya untuk penyewaan komputer/internet hanya diperkenankan bagi sekolah yang tidak memiliki fasilitas tersebut.
2. Sekolah yang telah memiliki tenaga operator komputer yang secara rutin memiliki tugas pendataan, sekolah diharapkan memanfaatkan tenaga tersebut untuk pemasukan data sebagai tugas rutinnya (dengan honorarium khusus operator sekolah).
3. Besar biaya untuk penggandaan, penyewaan komputer/internet dan jasa pemasukan data harus mengikuti batas kewajaran setempat. Batas kewajaran ini harus dibuktikan dengan bukti pengeluaran yang sah, disimpan oleh sekolah untuk keperluan audit.
Bentuk dan format perhitungan komponen pembiayaan dapat mengikuti contoh format sebagai berikut (sebagai contoh perhitungan biaya pendataan, dengan jumlah siswa sebanyak 400 siswa, PTK sebanyak 40 orang, biaya untuk pengandaan Rp. 200/lembar dan biaya entri Rp.2,000/halaman):
Dan untuk Pembiayaan Entry di Aplikasi Pendatan Dapodikdas 2013 untuk Operator
Sekolah sebagai berikut rinciannya:
1. Peserta Didik : Rp. 2000,- /Siswa
2. PTK : Rp. 20.000,- / PTK
3. Sekolah : Rp. 10.000,- / Data
Serta biaya updating Data Dapodikdas 2013 tiap bulan untuk operator sekolah (dibebankan dan disesuaikan dengan keadaan anggaran sekolah).
DOWNLOAD JUKNIS PENDATAAN Disini
Subscribe to:
Posts (Atom)
Labels
Bahasa Indonesia
(2)
BOS
(6)
BSM
(1)
DAPODIK 2013
(15)
Info CPNS
(7)
Info Umum
(41)
Kurikulum 2013
(26)
matematika
(14)
NISN
(5)
Padamu Negeri
(18)
Penilaian Kinerja Guru
(2)
PPDB
(3)
sertifikasi
(3)