Kemdikbud Tekankan Empat Hal dalam Pelaksanaan Kegiatan Awal Tahun Pelajaran 2014/2015

 

Menurut Kemendikbud Awal tahun pelajaran baru tahun 2014/2015 jatuh pada hari Senin, 14 Juli 2014. Karena awal tahun pelajaran tersebut bertepatan dengan bulan Ramadan, maka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) memberikan rambu-rambu untuk pelaksanaan kegiatan awal tahun pelajaran 2014/2015.

“Kementerian mengirimkan edaran atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah ke dinas pendidikan kabupaten/kota,” ujar Dirjen Pendidikan Dasar (Dikdas), Hamid Muhammad, saat jumpa pers di Gedung Ki Hajar Dewantara Kemdikbud, Jakarta, (08/07/2014).

Setidaknya ada empat rambu yang ditekankan kemdikbud melalui Ditjen Dikdas dan Ditjen Dikmen. 

 

• Pertama, kegiatan awal tahun pelajaran di SD, SMP, dan SMA/SMK, khususnya pada minggu pertama, dapat diisi dengan kegiatan seperti diskusi/ceramah Ramadan, proses pembelajaran yang berorientasi pada nasionalisme, budi pekerti, dan pendidikan karakter, Masa Orientasi Peserta Didik (khusus siswa kelas 1, 7, dan 10), serta pengecekan kesiapan guru dan buku untuk memastikan pelaksanaan Kurikulum 2013 dapat berjalan dengan baik.

• Rambu kedua, Kemdikbud mengimbau agar kegiatan pengenalan program sekolah dilakukan dengan baik dan menghindari bentuk-bentuk tindakan kekerasan atau pelecehan yang merugikan, baik secara fisik maupun psikologis, di dalam maupun di luar sekolah. Karena itu dinas pendidikan kabupaten/kota harus bisa mengawasi dengan baik.

• Ketiga, agar proses pembelajaran yang berbasis Kurikulum 2013 dapat berjalan dengan baik, kepala sekolah diimbau melakukan pengecekan kesiapan guru dan buku pelajaran. “Pihak sekolah mengecek semua persiapan Kurikulum 2013 yang ada di sekolah, termasuk juga untuk stakeholder dan komite sekolah,” kata Hamid.

• Terakhir, untuk menciptakan lingkungan sekolah yang mampu mendukung pelaksanaan Kurikulum 2013, Kemdikbud mengimbau kepala sekolah dapat melakukan berbagai program kegiatan seperti program sosialiasi internal kepada tenaga kependidikan dan peserta didik, dan program sosialisasi eksternal kepada orang tua peserta didik dan komite sekolah. (Desliana Maulipaksi)

Read more

Tiga Kunci Sukses PPDB Daring

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mendorong transparansi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem daring. Penggunaan sistem daring harus didukung infrastruktur berupa komputer dan akses internet, hingga sumber daya manusia yang menjadi operator.

Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemdikbud, Ibnu Hamad, mengatakan, ada tiga faktor yang memengaruhi suksesnya PPDB daring. Ketiganya adalah partisipasi masyarakat, kesiapan infrastruktur sekolah, dan bantuan operasional daerah dari dinas pendidikan. “Kalau segitiga tersebut, masyarakat, dinas, dan sekolah, konsern pentingnya PPDB daring ini, maka akan sangat baik hasilnya,” kata Ibnu saat gelar wicara dengan Radio KBR 68 H bersama Ombudsman, di kantor Kemdikbud, Rabu (11/06/2014).

Ibnu mengatakan, bentuk partisipasi masyarakat dapat dilihat dari kesediaan masyarakat melakukan pendaftaran sejak awal. Di beberapa kasus, masyarakat banyak baru mulai melakukan pendaftaran ketika waktu pendaftaran hampir habis. Dengan kesadaran seperti ini, kata Ibnu, akan sangat membantu mengurangi beban server aplikasi daring ini agar tidak drop.

Dari sisi sekolah, penggunaan jaringan internet di beberapa daerah masih terbatas karena belum tersedianya infrastruktur yang baik. Ibnu menjelaskan, untuk mengatasi masalah infrastruktur ini sekolah bisa menggunakan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). “Di juknis BOS itu nomor 6 ada item langganan daya dan jasa, salah satunya internet. Itu bisa dimanfaatkan untuk berlangganan,” kata Ibnu.

Dan bagi dinas pendidikan, salah satu cara yang bisa dilakukan untuk menyuseskan PPDB daring ini adalah dengan menyediakan BOSda, agar ketersediaan infrastruktur pendukung dapat terpenuhi. (Aline Rogeleonick)

sumber : Kemendikbud

Read more

Dorong Transparansi, Kemdikbud Siapkan Sistem PPDB Daring

Jakarta, Kemdikbud --- Guna mewujudkan penerimaan peserta didik baru (PPDB) yang transparan, Kemdikbud melalui Pusat Teknologi dan Komunikasi Pendidikan (Pustekkom) menyiapkan sistem PPDB daring. Sistem ini dapat dimanfaatkan untuk proses PPDB dari jenjang SD hingga SMA/SMK.

Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan bidang Pendidikan (Wamendik) Musliar Kasim, mengatakan, Kemdikbud menyiapkan sistem daring ini sebagai stimulus agar proses PPDB bisa dipantau oleh masyarakat dan tidak merugikan siapapun. “Kita menstimulus saja agar kabupaten/kota bisa menyelenggarakan PPDB yang transparan. Yang transparan itu caranya dengan online,” kata Wamendik usai menggelar pertemuan dengan perwakilan Uni Eropa dan Australia, di Jakarta, Selasa (03/06/2014).

Ketika akan menggunakan sistem daring ini, calon peserta didik baru (CPDB) harus memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan akta kelahiran bagi CPDB jenjang SD. Untuk jenjang SMP, CPDB wajib memiliki daftar nilai ujian sekolah (US) tahun 2013/2014, sedangkan untuk jenjang SMP dan SMA/SMK, CPDB harus memiliki daftar nilai ujian nasional (UN) 2013/2014.

Untuk menggunakan aplikasi daring ini, dinas kabupaten/kota dapat mengajukan permohonan fasilitasi PPDB Daring 2014/2014 kepada Pustekkom Kemdikbud melalui surat elektronik ke pustekkom@kemdikbud.go.id. Dinas pendidikan juga harus menyiapkan sumber daya komputasi (komputer dan server), jaringan internet, administrator web, teknisi jaringan, dan anggaran operasional untuk kustomisasi sistem seleksi, narasumber sosialisasi, narasumber pelatihan dan uji coba serta pelaksanaan.

Sistem PPDB daring ini telah digunakan oleh 14 dinas pendidikan kabupaten/kota di tahun pelajaran 2013/2014 lalu. Sistem ini terbukti mampu memenuhi harapan masyarakat tentang implementasi sebuah sistem penerimaan peserta didik (siswa) baru yang objektif, transparan, akuntabel, cepat, dan akurat. Sedangkan untuk tahun pelajaran 2014/2015, seperti tercatat di laman ppdb.kemdikbud.go.id, hingga saat ini sebanyak 22 kabupaten/kota telah terdaftar dan teridentifikasi sebagai pengguna. Diharapkan, jumlah kabupaten/kota tersebut terus bertambah hingga masa PPDB dimulai. (Aline Rogeleonick)

Read more