Monday, June 2, 2014

fitur untuk Edit Data Binaan Pengawas.

Saat ini layanan PADAMU (SIM Padamu Dinas) telah menyediakan fitur untuk Edit Data Binaan Pengawas. 
Fitur Edit Binaan tersebut dapat diakses melalui modul PTK > Direktori PTK > Edit Data Binaan Pengawas. Pengawas yang dapat dikelola adalah Pengawas yang telah berbintang Empat.
editdatabinaan
  1. Langkah pertama, masukkan PegID/NUPTK dari Pengawas yang hendak diatur Sekolah atau PTK Binaannya. Kemudian klik Cek Data PTK. inputnuptk
  2.  Atur sekolah atau PTK Binaannya. Anda dapat menghapus sekolah binaan yang telah ada maupun menambah sekolah binaan baru.  Untuk Menghapus sekolah binaan, klik tombol silang merah pada daftar sekolah yang akan di hapus, untuk menambah sekolah binaan baru klik  tombol Tambah, kemudian pilih sekolah yang akan ditambahkan pada halaman pop-up yang muncul. Klik Lanjut jika sudah.tmbahatohapus
  3. Konfirmasi daftar sekolah yang baru ditambahkan, jika benar klik tombol Simpan. sekolahbinaanbaru
Share this article :

0 komentar:

Post a Comment

 
  • STANDAR PROSES UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH

    PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 41 TAHUN 2007 TENTANG STANDAR PROSES UNTUK SATUAN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH Badan Standar Nasional Pendidikan Tahun 2007

  • ALPEKA BOS

    ALPEKA BOS (Aplikasi Laporan Pertanggungjawaban Keuangan BOS Tingkat Sekolah)

  • JUKNIS PENDATAAN DAPODIKDAS 2013

    Tujuan pendataan tingkat sekolah adalah untuk memperoleh data secara langsung yang cepat, akurat,valid, lengkap, dapat dipertanggungjawabkan dan termutakhir.

  • Gelar Gr bagi Guru wajib Tahun depan

    Gelar Gr diperoleh melalui module Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang dijalankan oleh Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).

  • lapor Tunjangan DIKDAS

    cara login di lembar info PTK Masukan NUPTK sebagai UserID Masukan tanggal lahir sebagai password dengan format penulisan YYYYMMDD

  • Dapodik Jadi Acuan untuk Sejumlah Program Kemdikbud

    Tahun ini Data Pokok Pendidikan (Dapodik) menjadi acuan bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) dalam penyaluran dana untuk berbagai kebijakan, mulai dari Bantuan Operasional Sekolah (BOS), rehab sekolah, Bantuan Siswa Miskin (BSM), dan tunjangan profesi guru.